Lempar Kebijakan, Cari Kambing Hitam

Dikutip dari www.kompas.com

Wartawan Demo, Kabag Humas Dicopot

Jumat, 11 Juli 2008 | 20:43 WIB

BAMYUMAS, JUMAT- Bupati Banyumas Mardjoko mencopot Akhmad Supartono dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, Jumat (11/7). Pencopotan melalui SK Bupati nomor 821:/359/2008 itu dilakukan menyusul aksi unjuk rasa wartawan pada Rabu lalu yang menuntut pencabutan Surat Edaran Bupati yang dinilai membatasi akses informasi bagi wartawan.


Sebagai pengganti, jabatan Kabag Humas dan Protokol Setda Banyumas akan ditempati oleh Eko Prayitno yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Bina Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyumas.

Pencopotan dan pelantikan pejabat baru itu diselenggarakan di Graha Satria seusai Bupati Banyumas menggelar acara coffe morning bersama jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah Banyumas. Bersamaan dengan itu Bupati Banyumas juga melantik Kusuma Astuti sebagai Kepala Bagian Umum Setda Banyumas.

Dalam sambutannya, Bup ati Banyumas mengatakan, pencopotan Supartono yang sudah lima tahun menduduki posnya itu dilakukan karena dia kurang berhasil menangani bagian kehumasan. Utamanya untuk menjalin hubungan dengan media, karena terjadi gejolak yang tidak berhasil ditangani dengan baik.

“Puncaknya, terjadi pada saat aksi demonstrasi oleh para wartawan beberapa waktu lalu. Kami khawatir, ke depan hubungan media dengan Pemkab malah semakin tidak kondusif. Pak Partono mungkin tidak cocok untuk bagian humas,” katanya menjelaskan.

Menanggapi pencopotan Supartono, anggota Komisi A DPRD Banyumas Hendro Kuncoro mengatakan, Bupati Banyumas salah alamat. Menurut dia, yang diprotes wartawan dalam aksinya dua hari lalu ituadalah kebijakan bupati. “Tapi kok, ini malah bupati menyalahkan bawahannya,” ucapnya.

Mestinya, lanjut dia, Bupati memeriksa kembali surat edaran yang dikeluarkannya itu. “Yang dibenahi itu adalah kebijakannya, bukan malah mencari kambing hitam dan mencopot bawahan seenaknya,” lanjutnya.

Surat edaran yang dipersoalkan para wartawan itu sendiri diterbitkan Bupati Mardjoko 20 Juni lalu. Isinya menegaskan bahwa informasi kepada wartawan hanya boleh diberikan oleh bupati sampai pejabat di tingkat kepala dinas. Padahal, wartawan selama ini biasa mendapatkan informasi pembangunan justru dari kepala-kepala seksi, sampai ke lurah dan camat yang dianggap lebih menguasai persoalan teknis di lapangan.

Kembali lagi kebebasan pers dikekang oleh suatu kebijakan pemerintah.  Informasi yang seharusnya dengan sangat gampangnya diterima oleh masyarakat namun harus ternoda oleh kebijakan pemerintah. Benar-benar sangat disayangkan, kepada daerah yang notabene dipilih langsung oleh rakyatnya namun setelah jabatan berada di tangannya kebijakan-kebijakan yang membelenggu rakyat pemilihnya harus diluncurkan.

Muncul beberapa pertanyaan dalam benak saya. Apakah bupati tersebut tidak ingin ketahuan busuknya atau ingin menjadi seorang pemimpin yang otoriter? Kenapa informasi yang berharga tersebut harus terbelenggu oleh kebijakan tersebut, apabila tidak ada yang salah dalam diri seorang bupati Banyumas.

Dan yang sangat-sangat disayangkan adalah tindakan pengecut yang keluar dari diri bupati Banyumas tersebut. Berani mengeluarkan kebijakan namun bawahanlah yang menanggung resiko dari kebijakannya. Bawahan yang hanya melakukan perintah dari sang atasan harus menerima getahnya. Alangkah sungguh tidak mulianya tindakan bupati Banyumas tersebut. Seorang pemimpin seharusnya dapat mengayomi bawahannya, dapat menjadi tempat perlindungan bawahannya. Namun sayang, bupati Banyumas tersebut telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom, pelindung bawahannya.

Apakah ini cermin dari pemerintahan Indonesia saat ini? Apakah para pemimpin sudah menjadi kelompok para pengecut? Berani mengeluarkan kebijakan, bawahan jadi kambing hitam.

Dilaporkan langsung dari Kantor Bupati Banyumas untuk Radio Kritis Bangsa 86.86 Mhz

Oleh

Reporter Bangsa Sekarat