Disaat kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, BBM pun meroket menjebol cakrawala APBN Indonesia. Hal ini membuat pemerintah memutar otak 1000 kali guna penghematan BBM yang masih tersisa. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan menggunakan Smart Card sebagai pengontrolnya.
Apabila hal tersebut jadi terlaksana, berapa lagi dana APBN yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengadaan infrastruktur tersebut. Apakah dana untuk hal tersebut sepadan dengan penghematan yang ingin dilakukan. Lalu bagaimana dampak sosial yang akan ditimbulkan dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Dan apakah masyarakat Indonesia sudah cukup siap untuk menerima solusi tersebut.
Banyak dikeluhkan dikalangan masyarakat miskin Indonesia, bahwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari aja mereka sudah bingung. Apabila terjadi pembatasan BBM maka akan semakin sulit mereka untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Apabila hal tersebut terjadi maka semakin sulitlah mereka untuk mencari isi perut mereka. Jika mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi, alternatif lain adalah menggunakan kendaraan umum. Namun, jika kebijakan tersebut berlaku di tanah Indonesia maka harga dari kendaraan umum tersebut akan meningkat drastis. Hal ini berdampak pada meroketnya kebutuhan masyarakat Indonesia.
Jika hal tersebut diatas benar-benar terjadi di Indonesia, maka DPR pun tidak akan tinggal diam untuk ikutan meminta kenaikan gaji mereka dengan 1001 macam alasan yang mereka ajukan ke forum di gedung “terhormat” tersebut. Pastilah hal ini akan menimbulkan jurang kecemburuan sosial yang semakin dalam dan pada akhirnya akan terjadilah conflict horizontal antar warga.
Apakah kebijakan tersebut benar – benar telah dibutuhkan oleh rakyat Indonesia? Ataukah kebijakan tersebut kebijakan “panik” / shock terapy untuk masyarakat Indonesia?
Dilaporkan langsung oleh Reporter Bangsa Sekarat dari Istana Rakyat Menjerit Indonesia
Untuk Radio Kritis Bangsa 86.86 Mhz
SocialVibe